Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.

Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil telah melaunching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau selanjutnya disingkat GISA pada tahun 2018 sebagai upaya dalam rangka peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas masyarakat. Selain itu, GISA juga difokuskan sebagai target kinerja pemerintah daerah di bidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan target nasional yang telah ditentukan. 

GISA dilaunching oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Walikota Batam Muhammad Rudi, serta disaksikan oleh lebih dari 1.600 pejabat yang membidangi Adminduk dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Launching GISA berlangsung pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) Tahun 2018 di Hotel Harmoni One & Convention Center Batam, Kepri, Kamis Tanggal 08 Februari 2018.Rakornas Dukcapil yang berlangsung pada tanggal 07 s.d. 09 Februari 2018 di Kota Batam mengangkat tema "Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA) Menuju Sukses Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Dengan launching #GISA, diharapkan akan terbangunnya ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya adminstrasi kependudukan. Targetnya adalah masyarakat, aparatur petugas pelayanan Dukcapil, dan lembaga pengguna (pemerintah dan swasta). GISA akan diterapkan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan berpuncak di tingkat nasional Indonesia. Puncak akhir dari GISA adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.